PTPN-I Tidak Meracuni Gajah

PRESS RELEASE PTP.NUSANTARA - I (PERSERO) 04 Juni 2012 Langsa – Kematian dua ekor gajah di areal PTPN I Provinsi Aceh yang menjadi pemberitaan diberbagai media masa cetak dan elektronik dalam beberapa hari ini, seolah-olah disangka PTPN I sebagai biang dari kematian satwa yang dilindungi oleh Negara ini. Humas PTPN I, Adi Yusfan, menegaskan bahwa PTPN I tidak meracuni gajah hingga mati, namun membenarkan adanya dua ekor gajah yang mati di areal PTPN I tepatnya di areal tanaman kelapa sawit tahun 1991 blok 75 Ujung Senja Afdeling VIII, Kebun Tualang Sawit – Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Adi Yusfan menambahkan keterangan bahwa Afdeling VIII Kebun Tualang Sawit berdekatan dengan desa Alur Labu yang berpenduduk ± 200 KK. “Memang benar ada dua ekor gajah yang mati diareal PTPN I, tapi bukan berarti kematian satwa yang dilindungi itu dilakukan oleh pihak PTPN I.” ungkap Adi. Adi Yusfan menjelaskan lebih lanjut bahwa saat mendapat informasi adanya gajah mati Asisten Kepala Wilayah B Tualang Sawit, M Nizaruddin beserta asisten dan mandor satu afdeling VIII, Selasa, (29/5) langsung menuju lokasi tempat gajah mati tersebut. Disana didapati gajah yang telah mati, dan diduga kematiannya disebabkan oleh racun. Pada hari yang sama M Nizaruddin kembali ke lokasi gajah mati bersama tim Risk Management (manajemen Risiko) Kantor Pusat. Kejadian ini segera dilaporkan kepada Manajer Kebun Tualang Sawit. Manajer Kebun Tualang Sawit, Rounsment Moudar dan rombongan pun segera menuju lokasi gajah mati di blok 75 tersebut. ”PTPN I sangat menyayangkan kematian gajah tersebut, apalagi gajah adalah merupakan satwa yang dilindungi oleh negara. Ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi pada tanggal 1 Juni 2012 gading gajah tersebut pun telah hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kematian gajah tersebut bukan diracuni oleh PTPN I, hanya kebetulan saja gajah tersebut matinya di areal PTPN I”. jelas Adi Yusfan. Sebab kata Adi Yusfan melanjutkan ”sejak awal dibukanya areal kelapa sawit di Kebun Tualang Sawit tidak ada membunuh gajah, apa lagi sekarang, pohon sawit sudah besar/dewasa dan tinggi, sehingga keberadaan gajah diareal tersebut tidak mengganggu bagi tanaman kelapa sawit PTPN I.” Ò    Contact Person; Adi Yusfan Kepala Urusan Humas & Protokoler PT Perkebunan Nusantara I (Persero) É 0641 21701 È 0813 6068 2225

Kasus Trafficking Meningkat di Aceh

Kota Langsa | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh Sosialisasikan undang-undang pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. Sosialisasi tersebut diikuti puluhan peserta dari unsur pemerintahan, Organisasi Perempuan dan perangkat desa dari  Kota Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang (29/5) di Hotel Harmoni Kota Langsa.

Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh Amrina Habibi mengatakan, kasus traficking (Perdagangan Manusia) di Aceh meningkat.

Dalam tahun 2011 saja di Kota Langsa tercatat ada 3 kasus traficking, Aceh Timur 3 kasus dan Aceh Tamiang 3 kasus. Sejak tahun 2006 sampai dengan September 2007, ada 5 kasus perdagangan manusia yang terjadi di wilayah hukum Polda Aceh.

Dari hasil kunjungan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A) Provinsi Aceh ke Batam pada bulan Agustus 2007 ada 4 korban perdagangan manusia yang berasal dari Aceh yang telah ditangani oleh Pemerintah Kota Batam. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara pada Workshop Trafficking in Person yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia di tahun 2006 menyebutkan ada sebanyak 2 korban yang ditangani Polda Sumatera Utara yang berasal dari Aceh Besar Provinsi Aceh.

Berdasarkan data yang ada secara nasional, banyak korban perdagangan manusia yang berasal dari Aceh. Menurut data IOM 2005, ada 13 kasus perdagangan manusia asal Aceh. Dari laporan tahun 2006, Komnas Perempuan Indonesia telah menemukan 9 kasus perdagangan manusia yang melibatkan perempuan Aceh.

Dilatarbelakangi kondisi-kondisi tersebut, dan juga sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Aceh dalam mengimplementasikan KEPRES NO.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, maka pada tanggal 6 Februari 2007 Gubernur Provinsi Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No.8 Tahun 2007 tentang pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) yang merupakan satuan kerja khusus untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di Provinsi Aceh. Langkah tersebut sejalan dengan UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh Amrina Habibi juga menyebutkan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (Trafficking) antara lain, faktor ekonomi, kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan, faktor sosial budaya seperti relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, masih tingginya kecendrungan perkawinan diusia muda dan gaya hidup konsumtif yang dapat menjadi titik lemah ketahanan keluarga dan masyarakat.

Faktor pendidikan yang masih rendah dan belum tersebarnya informasi yang utuh dan lengkap tentang trafficking, serta faktor penegakkan hukum yang masih lemah yang belum mampu menembus jaringan trafficking yang sudah terbangun dengan sistematis.