AWALI DENGAN NIAT IKLAS

Yusuf Rani, pengusaha kontraktor dari Langsa, Aceh. 

Berbicara tentang niat, semua orang pasti selalu berniat dalam segala hal, terutama dalam beribadah. Begitupun dalam bekerja, kita perlu menanamkan niat dan memahami fungsi dan kedudukan bekerja. Bekerja dalam Islam adalah unuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah.

Nah, tidak hanya dalam bekerja saja kita harus berniat bersungguh-sugguh. Didalam kehidupan sehari-haripun harus diawali dengan niat yang tulus dan iklas. Misalnya apabila kita hendak melakukan sesuatu, maka harus diawali dengan niat yang iklas dan apabila sudah tertanam didalam hati niat yang iklas, maka pekerjaan yang kita kerjakan akan membuahkan hasil yang positif.

Itulah sekelumit kalimat yang diungkapkan oleh Yusuf Rani beberapa waktu lalu, seorang pengusaha yang sudah belasan tahun menggeluti usahanya sebagai Kontraktor kelahiran Kota Langsa, Aceh yang akrab dipanggil Usuf Rani.

Menurut pria yang menikmati kerjanya sebagai Kontraktor ini, dengan hati yang iklas kita akan dapat membangun sikap dan etos kerja yang tentunya tidak dapat diraih melalui polesan atau dibuat-buat, tetapi semuanya memerlukan proses waktu.

“Iklas merupakan salah satu kunci yang bisa menentukan sukses tidaknya seseorang, berbagai kelebihan teknis takkan ada gunanya bila tidak dengan niat yang iklas, didukung sikap yang baik, menghargai orang lain, kejujuran, dan satu kata  dengan perbuatan”. Ujar Yusuf Rani.

Jika ada kemauan dan selalu berusaha serta bersungguh-sungguh dalam menanamkan niat iklas didalam hati, maka berlan-lahan kita akan bisa . “Karena orang yang sukses adalah orang yang mau belajar,maka belajarlah menanamkan niat yang iklas dari hati yang paling dalam”. Ujarnya. (Mulyadi)

DIRUT PTPN I : TINGKATKAN KINERJA MELALUI PERILAKU JUJUR DAN DISIPLIN

DIRUT PTPN I : TINGKATKAN KINERJA MELALUI PERILAKU JUJUR DAN DISIPLIN

Kota Langsa | Garis Kota

Direksi dan Karyawan Kantor Pusat PTPN I (Persero) memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW  1435 H/2014 M, yang diselenggarakan di halaman kantor tersebut (18/6).

Peringatan Isra’ Mi’raj kali ini mengambil tema ”Dengan Memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW 1435 H Kita Implementasikan Perilaku Disiplin dan Jujur Dalam Lingkungan Kerja”, dengan mendatangkan penceramah Ustadz H. Muhammad Thabri, Lc dari STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Direktur Utama PTPN I (Persero), Wargani dalam sambutannya menyampaikan, melalui peringatan Isra’ & Mi’raj ini, semoga kita semua sebagai insan PTPN I (Persero) memiliki perilaku yang jujur, sehingga menjadi pribadi yang kuat secara Islami, dan dapat berubah menjadi SDM yang tangguh, disiplin dan merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik sehingga meningkatkan kinerja untuk mencapai target perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama PTPN I (Persero), Sulaiman A Basjir menyampaikan beberapa hal, diantaranya, dalam memperingati Isra’ Mi’raj setiap tahunnya berharap akan merubah pola pikir kita semua dalam keseharian dan menambah keimanan kepada Allah SWT, serta dapat mendidik dalam berperilaku jujur dan disiplin disetiap aktivitas kerja dalam perusahaan sesuai tema yang di usung yaitu ”Dengan Memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW 1435 H Kita Implementasikan Perilaku Disiplin dan Jujur Dalam Lingkungan Kerja”.

Ustadz H. Muhammad Thabri, L.C dalam siraman rohaninya kepada hadirin mengatakan, bahwa ada beberapa nilai penting dalam memperingati Isra’ wal Mi’raj ini, namun yang paling penting adalah bagaimana kita dapat merekonstruksi akhlak dan mempertebal keimanan generasi muda yang akan datang semenjak dini dengan menanamkan rasa cintanya kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan mengajarkan perilaku yang jujur, baik dan santun serta mengenalkan sejarah-sejarah Islam kepada anak-anak sehingga dapat menambah keyakinan keimanan kepada Allah SWT.

Selain itu, Ustadz menambahkan bahwa dengan kita mempelajari Al-Qur’an secara utuh, mengenalkan sejarah-sejarah kebesaran Islam, memperkaya bahasa dan tidak lupa beribadah kepada Allah SWT dapat mengarahkan kita menjadi pribadi yang baik dan menjadi pemimpin yang sukses, yang seharusnya hal-hal seperti ini dimulai dari sejak dini dan generasi muda Islam lainnya.

Pada Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW 1435 H kali ini dihadiri dari beberapa undangan diantaranya, Komisaris Utama dan Anggota Komisaris PTPN I (Persero), Komite Audit, Direktur dan jajaran Pejabat Puncak PT CMN, Direktur PT EPI, Direktur PLTBS, Manager Distrik KSO DATIM, Ketua SPBUN, Ketua P3RI, Manajer Kebun/Unit dan para undangan lainnya yang berhadir pada acara Isra’ Mi’raj tersebut.

HUMAS PT.PARASAWITA: PAKAI BBM SUBSIDI SIAP SOGOK Rp 100 JUTA

Kota Langsa, Aceh - Jika sebelumnya menguap PT Parasawita diduga dalam menjalankan operasional alaat beratnya menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kini makin terang, pihak perusahaan akui Cuma pidana ringan dan siap tebus alias sogok Rp 100 juta.

Tak itu saja kelakuan aparatur negara yang menggunakan minyak BBM subsidi untuk mobil dinas juga dijadikan alasan pembenaran gunakan BBM subsidi. Eksesnya, elemen rakyat nilai aparatur dijadikan kambing hitam alias dijadikan alasan pembenaran perusahaan swasta menggunakan BBM bersubsidi.

Setidaknya, baru-baru ini, Humas PT Parasawita Ibnu Hajar selaku perpanjangan tangan pihak perusahaan swasta itu mengatakan, pemakaian BBM bersubsidi dalam kegiatan operasional perluasan lahan perusahaan tersebut hanya pidana ringan.

“Menurut saya, pemakaian BBM bersubsidi ini hanya pidana ringan, dimana-mana hal ini juga dilakukan pejabat pemerintah dalam mengisi bahan bakar kenderaan dinas”. Ucap Ibnu.

Parahnya lagi, Ibnu Hajar menegaskan, pihaknya siap menyediakan uang sebesar 100 juta untuk menyelesaikan perkara ini apa bila sampai keranah hukum. Artinya, sogok menyogok demi memuluskan perkaranya.

Bahkan dia mencontohkan, pemberitaan yang terus menerus terkait persoalan ini diibaratkan seperti seekor anjing yang sedang menggonggong pesawat yang sedang terbang.

“Meskipun selalu diberitakan, tidak ada dampak, anjing terus menggonggong, pesawat pun terus berlalu”. Ucap Ibnu dengan mimik tertawa riang, hingga mengisyaratkan bangga berperilaku menggunakan jatah minyak untuk orang miskin itu.

Menyikapi hal itu, Ketua LSM FAKTA Rabono Wiranata mengatakan, apa yang dinyatakan pihak PT Parasawita sangat memukul perasaan rakyat diseluruh negeri ini, sebab duit rakyat lewat APBVN yang dijadikan subsidi untuk kepentingan rakyat itu tidak tepat sasaran.

Begitu juga aparatur negara yang menggunakan mobil dinas, padahal tidak semua pejabat menggunakan BBM bersubsidi dan pasti ada yang jujur.

Namun, pernyataan yang dilontarkan dari corong perusahaan tersebut yakni Ibnu Hajar, seakan sudah mengklaim semua pejabat itu tidak ada yang jujur dalam mengelola uang transportasi perjalanan mobil dinas.

Begitu juga dengan aparatur penegak hukum, pernyataan pihak swasta itu terbilang sangat memukul oknum aparat penegak hukum, sebab segala persoalan hukum dinyatakan bisa ditukar dengan segepok duit.

Untuk itu, kami berharap agar penegak hukum mengusut tuntas penggunaan BBM bersubsidi yang dilakukan pihak PT Parasawita itu, guna memberikan efek jera. “Apalagi untuk pengusutan tersebut sudah ada payung hukumnya,” Ungkapnya

Dibeberkannya, larangan pemakaian BBM bersubsidi oleh perkebunan, pertambangan dan kehutanan sudah  ditetapkan dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Bila kenderaan perkebunan dan pertambangan ini terbukti mengonsumsi BBM bersubsidi, izin usaha mereka bisa dicabut. Tak hanya itu, pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini diancaman hukuman penjara  hingga enam tahun. Selain itu, pelaku juga akan dikenai denda paling tinggi 60 milyar.

Dalam hal ini BPH Migas telah diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM diseluruh wilayah Indonesia. Namun hal tersebut tidak mungkin apabila hanya dilakukan sendiri oleh BPH Migas.

Dalam pengawasannya, perlu kerjasama pemerintah daerah dan BPH Migas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu.

Untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 1 tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan BBM bersubsidi bagi kenderaan dinas instansi Pemerintah, POLRI/TNI, BUMN dan BUMD serta kenderaan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil kegiatan pertambangan dan perkebunan tidak lagi diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. (Mulyadi)

PT PARASAWITA DIDUGA PAKAI BBM BERSUBSIDI

Alat-alat berat milik PT Parasawita yang diduga kuat
 menggunakan BBM bersubsidi.

Kota Langsa, Aceh - Larangan penggunaan premium maupun solar bersubsidi sebenarnya sudah diterbitkan sejak pertengahan 2012 lalu. Kementerian ESDM telah melarang penggunaan premium maupun solar bersubsidi untuk kendaraan dinas dan kendaran angkutan perusahaan perkebunan.

Namun ditengah larangan itu, PT Parasawita diduga tetap menggunakan Bahan Bakar (BBM) bersubsidi untuk kepentingan pekerjaan di perusahaannya. Hal ini sebagaimana temuan LSM FAKTA di lokasi HGU perkebunan PT Parasawita persisnya di Desa Alur Teh Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Saat itu, LSM FAKTA mendapati 70 liter BBM jenis solar dalam jerigen warna putih. Dimungkinkan beberapa liter sudah digunakan untuk BBM operasional  alat berat (Buldozer) milik perusahaan tersebut.

Ketua LSM FAKTA Rabono Wiranata mengatakan (14/4), dugaan tersebut diperkuat atas pengakuan Parmin (44), operator alat berat itu sendiri.  Kata Parmin pihak perusahaan membeli BBM jenis solar dari masyarakat dengan harga Rp.6500/liternya, rangkaian pembelian BBM bersubsidi ini, masih pengakuan Parmin bahwa masyarakat membelinya dari SPBU. “Pengakuan Parmin kepada kami di lapangan, BBM bersubsidi itu untuk operasional Buldozer”. Kata Rabono.

Keterangan lain yang diterima LSM FAKTA dari Parmin, alat berat atau Buldozer yang dioperasikannya bekerja maksimal tujuh hingga delapan jam per hari dan rata-rata  menghabiskan BBM/solar sekitar 75 sampai 100 liter per hari.

“Dari bukti-bukti dan keterangan yang kami dapat dilapangan bahwa PT.Parasawita diduga kuat menggunakan BBM bersubsidi”. Katanya menegaskan.

Temuan lain yang diungkapkan LSM FAKTA perbuatan yang sama juga terjadi  di Desa Damar Siput Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur. Terlihat sejumlah  alat berat di perkebunan tersebut juga diduga menggunakan BBM bersubsidi. Bahkan dimungkinkan menghabiskan 200 liter per hari sebab menggunakan Buldozer jenis D6.

Tak hanya itu, alat angkut Tandan Buah Segar (TBS) berupa truk yang digunakan PT Parasawita di Desa Alur Teh dan kebun Damar Siput juga terpantau tim LSM FAKTA menggunakan BBM bersubsidi. Dengan begitu Rabono menyimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran pasala 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dilakukan pihak PT Parasawita.  .

“Jika terbukti secara hukum, ini bisa diancam pidana atau denda Rp. 60 milyar” Jelasnya.Terkait persoalan tersebut Asisten kebun Mahli saat dikonfirmasi mengatakan(14/4), agar persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada manager perusahaan.

“Sebaiknya tanyakan kepada manajer saya, karena saya hanya menjalankan perintah”. Ujar Mahli.
Sesuai ketentuan, hanya usaha perkebunan rakyat dengan skala kurang dari 25 hektare, pertambangan rakyat dan komoditas batuan, serta hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat saja yang dapat menggunakan jenis BBM tertentu berupa minyak solar bersubsidi dari SPBU. (Mulyadi)

GAWAT, SEPEDA MOTOR DITARIK, NASABAH HARUS BAYAR LUNAS

Suriana menceritakan kronologis penarikan
sepeda motor miliknya.

Kota Langsa, Aceh - Keberadaan PT. Summit Oto Finance sebagai perusahaan pembiayaan kepemilikan motor baru di Kota Langsa seyogiyanya memberikan layanan terbaik kepada para pelanggannya, justru malah perusahaan tersebut bukannya membantu masyarakat, tapi telah merugikan bahkan dinilai sangat mencekik leher. 

Pasalnya, salah seorang pelanggan Suriana (40) warga Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa merasa sangat dirugikan atas layanan yang diberikan oleh PT. Summit Oto Finance.

Suriana mengatakan (30/5), berharap bisa memiliki sepeda motor dengan layanan kredit melalui PT. Summit Oto Finance dengan uang muka sebesar Rp. 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu) dan harus membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. Dengan jangka waktu 36 bulan, dan sudah berjalan selama 6 bulan.

Memasuki bulan berikutnya Suriana mengalami kesulitan keuangan sehingga kewajibannya membayar cicilan harus tertunggak hingga 3 bulan. Kemudian pihak PT. Summit Oto Finance menunjuk petugasnya LAZUARDI yang didampingi oknum anggota Polres Langsa untuk menarik sepeda motor dari nasabah tersebut, dengan perjanjian saat itu sepeda motor ditarik terlebih dahulu dan meminta nasabah segera menyelesaikan tunggakannya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dari tanggal penarikan.

“Bila secepatnya diselesaikan pembayarannya, sepeda motor dapat segera diambil kembali”. Tukas petugas tersebut. Tetapi kenyataannya pihak PT. Summit Oto Finance tidak memenuhi janji seperti apa yang diutarakan petugas disaat penarikan sepeda motor.

Melainkan, perusahaan mengeluarkan surat yang menjelaskan akan mengembalikan sepeda motor dengan syarat nasabah harus melunasi seluruh tagihan yang berjumlah Rp. 16.223.300,00 dengan batas waktu  tanggal 4 Juni 2014. Untuk itu kami beri waktu kepada nasabah untuk menjual atau memasarkan sendiri sepeda motor tersebut dan menyelesaikan seluruh kewajibanya sebesar tersebut diatas.

Isi surat tersebut menyatakan, jika sampai dengan tanggal tersebut nasabah belum juga dapat melunasinya, maka sepeda motor tersebut akan kami jual dengan harga pasar yang kami dapat saat ini. Dengan perjanjian pembayaran, nasabah harus mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membayar seluruh kewajibannya (hutang).

Bila ternyata tidak mencukupi maka nasabah  wajib membayar kekurangan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah diberitahukan oleh pihak perusahaan.

Terkait persoalan tersebut, pihak management perusahaan belum bisa dikonfirmasi. Menurut keterangan security yang bertugas, Branch manager PT. Summit Oto Finance sedang tidak berada ditempat. (Mulyadi)

Yayasan Sheep Indonesia Wilayah Aceh Timur : Penyakit TBC Sudah Pada Tingkat Memprihatinkan

Kota Langsa, Aceh - TBC merupakan penyakit menular. Di Indonesia prevalensi penyakit TBC sudah menurun beberapa tahun terakhir namun jumlah penderita masih cukup tinggi.  Indonesia merupakan peringkat empat terbanyak penderita TBC setelah Cina, India dan Afrika Selatan. Prevalensi  TBC di Indonesia pada tahun 2013  ialah 297 per 100.000  penduduk dengan kasus baru setiap tahun mencapai 460.000  kasus. Total kasus hingga 2013  mencapai sekitar 800.000 sampai 900.000  kasus. (data Kompas, senin, 3 Maret 2014).

Di  Aceh Timur, kasus TBC masih sering dijumpai. Staf Bidang Kesehatan Yayasan Sheep Indonesia Sekretariat Aceh Timur Kristina mengatakan, saat ini sedikitnya ada 200 -an orang  penderita TBC di Aceh Timur. Ini hanya gambaran yang tampak, artinya masih banyak penderita yang belum terdeteksi.

“Ini fenomena gunung es, karena satu penderita bisa menularkan ke sejumlah orang lain, jadi ada kemungkinan jumlah kasus TBC ini lebih besar,” ungkap Kristina.

Selain kasus TBC pada orang dewasa, juga ditemukan kasus TBC pada anak. Berdasarkan hasil tes tuberkulin pada anak yang dilakukan Yayasan Sheep Indonesia di Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Julok dan Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur (16/3), sedikitnya 25 persen anak dari tiga kecamatan tersebut positif terjangkit kuman TBC.

Sementara dari hasil penelitian tesis dr. Sasilia Daniel. MKT,  (Magister Kesehatan Penyakit Tropis) tahun 2013 lalu, sekitar 86 persen anak di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur terjangkit kuman TBC.

Kristina mengungkapkan, di Kecamatan Simpang Jernih, dari 3 desa yaitu Tampor Bor, Tampor Paloh dan Desa Melidi,  hasil tes tuberkulin membuktikan  44 persen dinyatakan positif TBC. Khusus Desa Melidi dari tes tuberkulin 50 persen anak positif terjangkit kuman TBC. Bahkan ditemukan kasus dari ayah yang menderita TBC, telah menularkan semua anggota keluarga terjangkit kuman TBC.

“Masih ada anak-anak dari keluarga yang positif TBC belum di screening, jadi belum terdeteksi sehingga masih mungkin adanya ditemukan kasus TBC pada anak,” ucap Kristina.

Tes tuberkulin yang dilakukan baru di empat Kecamatan di Aceh Timur yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Julok, Kecamatan Nurussalam dan Kecamatan Simpang Jernih. Ketika kasus TBC ini tidak ditangani dengan baik, teruatama TBC pada anak, ini akan mempengaruhi sumber daya manusia di Aceh Timur ke depan.

Karena itu,  Komunitas Peduli TBC (KPT) Aceh Timur, menyelengarakan diskusi terbuka tentang “ Peduli TBC “. Diskusi ini melibatkan masyarakat serta stakeholder terkait agar memiliki kepedulian terhadap kasus TBC di Aceh Timur. Komunitas Peduli TBC (KPT) Aceh Timur adalah para Relawan Kesehatan Desa (RKD), penderita TBC dan mantan penderita TBC. KPT terbentuk Desember 2012 lalu dengan jumlah anggota saat ini sekitar 64 orang. 

Sekretaris KPT Aceh Timur Riza Yana mengatakan, sangat penting kepedulian semua pihak untuk penurunan kasus TBC di Aceh Timur. Tujuan diskusi adalah agar masyarakat, pemerintah dan non pemerintah Aceh Timur memahami tentang penyakit Tuberkulosis (TBC) dan perkembangannya di Aceh Timur.

“Selama ini pemerintah belum menyiapkan obat untuk tes tuberkulin pada anak. Harapan kami semoga pemerintah bisa menyediakannya, sehingga kasus TBC pada anak bisa cepat terdeteksi dan dapat tertangani dengan baik,” ungkap Riza Yana.

Narasumber pada diskusi tersebut adalah dr.Sasilia Daniel, MKT ( Magister Kesehatan Penyakit Tropis) , dr. Zulfikri (Dinas Kesehatan Aceh Timur) dan Perwakilan dari Komunitas Peduli TBC (KPT) Aceh Timur.

Materi yang disampaikan dalam diskusi itu tentang perkembangan kasus TBC di Aceh Timur, tentang penyakit TB dan sharing pengalaman KPT dalam melakukan pendampingan penderita TBC.

Usai acara tersebut para relawan membagi-bagikan stiker yang bertuliskan seruan dan himbauan tentang pencegahan dan pengobatan penyakit TBC. Para relawan KPT juga berkampanye mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap TBC agar penyebaran penyakit  ini dapat dicegah serta menurunkan angka penderita TBC khususnya di Aceh Timur.

Diskusi dan kampanye ini atas kerjasama antara KPT dengan Yayasan SHEEP Indonesia sekretariat Aceh Timur dan Dinas Kesehatan Aceh Timur dalam rangka penanggulangan penyakit TBC. Kampanye “ Peduli TB ” ini pertama kali dilakukan di Aceh.

Manager Yayasan Sheep Indonesia sekretariat Aceh Timur, Heri Sasmito Wibowo mengatakan, acara ini dalam rangka untuk menggugah masyarakat bahwa ada bahaya yang mengancam yaitu penularan kuman TBC. Dari hasil tes uji tuberkulin ternyata penyakit TBC ini sudah pada tingkat memprihatinkan.

“Ada seorang ayah terkena TBC, lalu dilakukan tes tuberkulin pada anaknya dan ternyata ke empat orang anak tersebut dinyatakan positif terjangkit kuman TBC”.

Disnilah sebenarnya dibutuhkan kepedulian dari semua stokeholder yang ada, masyarakat, Pemerintah, tokoh masyarakat dan semua pihak.  (Mulyadi)

KONTRIBUSI PAJAK PTPN I CAPAI 44,68 MILYAR

Kota Langsa, Aceh - PTPN I merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan  yang berada di Provinsi Aceh yang mengusahakan dua komoditi utama yaitu kelapa sawit dan karet. Wilayah usaha PTPN I ini berada di Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Tamiang.

Selain itu PTPN I juga memiliki anak perusahaan yakni PT Agro Sinergi Nusantara (ASN) yang bergerak dibidang perkebunan di wilayah Aceh bagian barat dan selatan serta PT Cut Meutia Medika Nusantara yang mengelola Rumah Sakit Cut Meutia di Kota Langsa.

Hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Perkebunan Nusantara I (Persero) terhadap laporan tahunan (annual report) tahun buku 2013, PTPN I  memperoleh laba bersih setelah potong pajak sebesar 22,92 milyar dan membayar pajak kepada negara selama tahun 2013 sebesar 44,68 milyar dengan rincian pajak yang disetor kepada kas Negara PPh Pasal 21 Rp. 7.750.900.420.-, PPh Pasal 23 Rp. 1.879.541.600.-, PPh Badan Rp. 8.521.172.210.-, PPN Waba Rp. 4.061.434.768.-, PBB Rp. 3.610.699.971.-, PPN Wapu Rp. 18.854.810.471.- dengan total Rp. 44.678.559.440.-.

Pajak yang dibayarkan kepada Negara selama tahun 2013 sebesar 44,68 milyar terdiri dari pajak yang harus dibayar sebesar 25,83 milyar dan pajak PPN yang dipungut dari pihak ketiga yang memiliki pekerjaan di PTPN I sebesar 18,85 milyar, dimana PTPN I ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai BUMN Wajib Pungut (Wapu) Pajak.

PTPN I (PERSERO) KOMITMEN DENGAN PROGRAM CSR

PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) komitmen dengan program Corporate Social Responsibility (CSR)  dengan memberikan kontribusinya terhadap peningkatan kepedulian lingkungan sekitar. Sepanjang tahun 2013 PTPN I telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp.1,06 milyar yang terdiri dari program kemitraan sebesar Rp.105.000.000.- dan program bina lingkungan sebesar Rp.958.364.100.-.

Adapun program kemitraan merupakan dana bergulir yang dibagikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sedangkan program bina lingkungan merupakan bantuan kepada masyarakat yang selama tahun 2013 terdiri dari bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan & pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan sarana & prasarana, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, pasar murah, sarana olah raga dan kesenian rakyat . (Mulyadi)

BERDAYAKAN KELOMPOK INFORMASI GAMPONG BERANTAS JARINGAN NARKOBA

Focus Group Discusion (FGD) dengan masyarakat Gampong Seulalah Kecamatan Langsa Lama

Kota Langsa, Aceh - Peran serta masyarakat dalam upaya mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi begitu penting, karena penanganan masalah narkoba bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penyuluh non PNS BNN Kota Langsa Syaifullah, SH. MM. MH mengatakan (6/5) dalam kegiatan Focus Group Discusion (FGD) dengan masyarakat Gampong Seulalah Kecamatan Langsa Lama, keluarga harus menjadi benteng yang kokoh agar tidak ditembus oleh sindikat yang ingin menghancurkan generasi muda kita. Untuk itu para orang tua atau masyarakat perlu memahami informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

“Diharapkan peran serta masyarakat dapat menjadi mitra BNN dalam melaksanakan berbagai kegiatan P4GN. Kiat-kiat masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba perlu dipelajari agar angka penyalahgunaan narkoba dapat menurun”. Ungkap Syaifullah.

Syaifullah menambahkan, masih banyak kelemahan dalam upaya pencegahan bahaya narkoba, baik dari sisi penegakkan hukum atau penanganan pecandu narkoba. Oleh karena itu, hal tersebut harus menjadi prioritas semua pemangku kepentingan.

“Dibutuhkan kesungguhan dari semua pihak agar permasalahan narkoba ini tidak sampai mengancam eksistensi dan kelangsungan bangsa dan negara kita”. Tambahnya.

Dari sisi penanganan pecandu narkoba, Syaifullah menekankan pentingnya proses rehabilitasi pecandu narkoba. Paradigma rehabilitasi menurutnya penting untuk terus digaungkan agar dipahami dan diimplementasikan ditingkat masyarakat.

“Mari kita manfaatkan mekanisme rehabilitasi, baik bagi mereka yang mengalami masalah hukum maupun yang suka rela melalui proses pada  institusi penerima wajib lapor. Ini merupakan cara kita menyelamatkan para pecandu dan korban narkoba”. Jelas Syaifullah.

Geuchik Gampong Seulalah Muzakir, SH mengatakan, harus ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat agar sama-sama mempunyai satu tujuan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

“Saya sarankan agar memberi informasi-informasi dalam bentuk media elektronik, terlebih sekarang dunia sosial media sudah banyak digunakan oleh para remaja kita, mungkin BNN Kota Langsa bisa lebih jauh menyuarakan dalam dunia maya mengenai informasi-informasi tersebut dan juga Kelompok Informasi Gampong yang telah terbentuk hendaknya dapat menjadi motivator dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba”. Ujarnya.

Pendapat yang sama juga disampaikan Sekretaris Tuha Peut Wan Muhammad Faisal, SE yang menekankan pentingnya peran masyarakat khususnya kawula kalangan muda. Menurutnya kelompok usia muda dan produktiflah yang paling banyak penyalahgunaan narkoba.

“Pemuda harus diberdayakan dan harus mampu memberdayakan dirinya. Artinya pemerintah juga harus mengikut sertakan pemuda kita dalam berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat”. Ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh non PNS BNN Kota Langsa Ramadhan Syah Putra, SE menyatakan, kepedulian masyarakat menjadi satu hal yang sangat penting dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat dan anak bangsa dari narkoba.

“Permasalahan narkoba ada dimasyarakat, dan masyarakat pada dasarnya memiliki kemampuan dan potensi untuk menangani hal tersebut, karenanya kepedulian dan peran masyarakat akan menjadi kekuatan utama”. Ujarnya.

Ramadhan menambahkan, BNN selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai program yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan masyarakat. Bahkan program pencegahan berupa pembentukkan kader anti narkoba merupakan program utama bidang pencegahan.

“Program berkesinambungan telah mulai kita gulirkan untuk kader anti narkoba. Kita mengharapkan agar para kader dapat berperan memfasilitasi berbagai kampanye pencegahan narkoba”.

Kegiatan Focus Group Discusion (FGD) digelar di Kantor Geuchik setempat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, Tuha Peut Gampong, Imuem Gampong, tokoh pemuda dan kaum ibu yang tergabung dalam anggota pengajian gampong.(Mulyadi)

POLISI SAWEU SIKULA UNTUK MENCAPAI TUJUAN LUHUR BAGI DIRI SENDIRI DAN NEGARA

Kota Langsa, Aceh - Program unggulan Kapolda Aceh Polisi Saweu Sikula merupakan kegiatan untuk membangun komunikasi yang efektif antara dunia pendidikan dengan Kepolisian, sehingga terbentuk watak siswa- siswi yang berjiwa disiplin, Islami dan patuh terhadap peraturan sehingga terciptanya situasi kamtibmas  yang kondusif.

Ruang lingkup kegiatan Polisi Saweu Sikula meliputi penyuluhan/pembina upacara bendera setiap hari Senin di sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA

Polres Langsa telah melaksanakan kegiatan Polisi Saweu Sikula yang dilaksanakan oleh Kapolres, Perwira Staf Polres, personil Sat Binmas, para Kapolsek  dan para Bhabinkamtibmas guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah .  

Kasat Binmas Polres Langsa AKP. Eliadi, SE mengatakan (29/4), melaui kegiatan ini akan meningkatnya kepedulian dan peran serta  para dewan guru dan siswa-siswi  terhadap masalah keamanan dan ketertiban  sehingga dapat terciptanya belajar mengajar yang baik, serta terjalin kerja sama yang baik antara Polres Langsa, para dawan guru, para siswa-siswi  dalam mencegah masalah yang mungkin terjadi  di lingkungan sekolah.

Eliadi juga menjelaskan, dalam pelaksanaan kegiatan Polisi Saweu Sikula Polres Langsa sampai saat ini tidak menemui kendala yang berarti. 

Kasat Binmas Polres Langsa AKP. Eliadi, SE didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa Drs. Saifuddin Rajali, MM mensosialisasikan penerimaan Brigadir POLRI tahun 2014 dalam program Polisi Saweu Sikula.

Kanit Bin Polmas Sat Binmas Polres Langsa Brigadir Rudi Suwito mensosialisasikan penerimaan Brigadir Polisi tahun 2014 kepada siswa-siswi SMA Negeri1 Langsa dalam program Polisi Saweu Sikula.***

MEMBANGUN KOMUNIKASI GUNA MENDAPAT INFORMASI AKURAT

Kota Langsa, Aceh - Selain program Saweu Sikula, Polda Aceh juga memiliki program unggulan lainnya seperti Polisi Saweu Keude Kupi dan Da’i Kamtibmas. Polisi Saweu Keude Kupi  merupakan kegiatan untuk membangun komunikasi yang efektif antara Tomas, Toga, Toda dan Todat bisa bekerja sama dengan Kepolisian dalam upaya mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat  yang kondusif di lingkungannnya.

Kasat Binmas Polres Langsa AKP. Eliadi, SE mengatakan (29/4), Ruang Lingkup kegiatan Polisi Saweu Keude Kupi meliputi Penyuluhan / Pembinaan / tatap muka, Sambang Desa, guna meningkatnya kepedulian dan peran serta  para masyarakat  terhadap masalah Keamanan dan ketertiban  sehingga dapat terciptanya situasi yang aman dan kondusif di lingkungan tempat tinggalnya, serta terjalin kerja sama yang baik antara Polres Langsa dengan masyarakat dalam mencegah masalah yang mungkin terjadi  di lingkungannya.

Sedangkan program Da’i Kamtibmas  merupakan kegiatan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda  dan tokoh adat dengan Kepolisian, sehingga terbentuknya kerjasama yang baik  guna mendapat informasi yang lebih akurat.

“Kegiatan ini di laksanakan dimasing-masing Mesjid, Mushalla jajaran Polres, dan tidak menimbulkan  ketakutan dari masyarakat terhadap petugas polri dilapangan dan menciptakan  stabilitas Kamtibmas yang selama ini telah kondusif di Desa / Gampong tempat tinggalnya”. Jelas Eliadi.

Kegiatan Da’i Kamtibmas meliputi sebagai Khatib Khutbah Jum’at, pembinaan dan penyuluhan guna membantu tugas-tugas Kepolisian untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Meningkatnya kepedulian dan peran serta unsur masyarakat guna menciptakan rasa aman ditengah masyarakat, serta terjalin kerja sama yang baik antara Polres Langsa, unsur  masyarakat dalam mencegah masalah yang mungkin terjadi  di wilayah hukum Polres Langsa.***

GURU HARUS MENJADI CONTOH DAN TAULADAN

Kota Langsa, Aceh - Puluhan guru SMP/MTs yang berasal dari 3 kabupaten/kota Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Kota Langsa mengikuti Diklat Kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidilkan Agama Islam, (28/4) yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah IV Langsa . Kegiatan tersebut guna melahirkan guru profesional dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Nasional.

Kepala UPTD PPMG Wilayah IV Langsa Zulkifli, S.Pd, M.Pd  dalam sambutannya mengatakan, ada 4 pilar pendidikan Aceh yang harus dikembangkan, yang pertama perluasan akses pendidikan.

“Tidak ada alasan anak tidak bisa sekolah, tidak ada alasan tiada tempat untuk belajar, saat ini pemerintah terus membangun gedung-gedung sekolah dan menyediakan fasilitas pendidikan lainnya agar semua anak-anak Aceh bisa belajar dan menuntut ilmu. Ini menjadi tanggung jawab kita mendorong mereka agar mau bersekolah, karena dengan pendidikan, mereka bisa menjawab tantangan di era global ini”.Jelas Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, pilar yang kedua Mutu dan Relevansi. Suatu kemampuan guru dalam mengajar agar bagaimana muridnya menjadi cerdas dan berdaya saing.

“jangan sebaliknya, bagaimana murid mau cerdas kalau gurunya tidak berkualitas,  jadi kami terus berupaya meningkatkan kualitas guru yakni melalui pelatihan-pelatihan dan diklat dengan memberikan metode-metode belajar yang baik” . Ujar nya.

Kemudian  pilar ketiga Tata Kelola Pendidikan dan Pelayanan Publik dan keempat Penyelenggaraan Pendidilan yang Islami. Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam pelajaran sekolah dan juga bagaimana kemampuan guru menyiapkan peserta didiknya secara total tentang keislaman terutama pemahaman yang mendalam tentang akidah, menyakini benar bahwa ajaran islam sesuai dengan kehidupan kita. Guru juga harus bisa menyadarkan anak-anak Tentang pentingnya agama dalam membangun generasi yg baik.

 “Agama bukan hanya sekedar ritual, tetapi harus di jadikan pedoman dalam hidup”. Jelas Zulkifli.

Sementara itu Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid, MM dalam sambutannya sekaligus membuka acara tersebut mengatakan, selama ini kita melihat semangat dan tanggung jawab masyarakat terutama orang tua dan guru masih dirasa kurang terhadap perilaku anak-anak saat ini.

“Kita tidak lagi melihat ada orang tua atau yang dituakan menegur anak-anak yang berkeliaran pada saat jam-jam waktu shalat misalnya, ini seharusnya menjadi kepedulian kita bersama, bagaimana kita memberikan pengawasan terhadap anak-anak berkaitan dengan perilaku yang terjadi sehari-hari”. Jelas Marzuki.

Marzuki menambahkan, semangat pengorbanan dan pengabdian pada guru-guru terdahulu perlu ditiru dan dijadikan contoh serta tauladan bagi kita guna memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa ini serta bagi generasi penerus di masa depan.

“Jangan seorang guru hanya berorientasi pada materi semata, tapi semangat pengorbanan dan pengabdiannyalah yang harus diutamakan”. Pinta Marzuki.

Marzuki berharap bagi para guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam harus menjadi contoh dan tauladan ditempat tinggal mereka.

“Jangan Sampai guru agama sendiri tidak pernah datang ke mesjid untuk shalat berjamaah”. Ungkap Marzuki.

Pemateri dalam kegiatan tersebut Drs. Abd. Rahman Hanafiah, M.Pd dan Drs. Mardin, MA Kepala Seksi PAI pada SMA/SMALB/SMK Bidang PAIS, Dr. Buhori Muslim, M.Ag dan Dr.M.Duskri, M.Kes Dosen FITK UIN Ar Raniry Banda Aceh  serta Asnawi. S.Ag, M.Pd pengawas PAI Kota banda Aceh dan Juhaimi, S.Ag Kepala Seksi Sistem Informasi PAI pada Bidang PAIS.

Hadir dalam acara pembukaan diklat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa Drs.Saifuddin Razali, MM, M.Pd, para Kepala Sekolah se Kota Langsa dan undangan lainnya.***

PROGRAM PNPM SELARAS MENDORONG KESETARAAN GENDER

Salah satu program PNPM di Kota Langsa, Aceh

Kota Langsa, Aceh - Selaras adalah program lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini bertujuan agar laki-laki dan perempuan dapat berperan secara setara dan adil dalam kegiatan kemasyarakatan. Dimana program ini akan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan akses, partisipasi, kesempatan dan manfaat untuk bersama-sama mengatasi dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro adalah salah satu desa di Kota Langsa yang mendapat kucuran dana PNPM Selaras sebesar 150 juta. Dalam pelaksanaannya, pr

ogram ini berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Ketua Badan Kesuadayaan Masyarakat (BKM) Suramin yang didampingi Geucik Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Hasballah mengatakan (23/5), dana sebesar 150 juta itu digunakan dalam bentuk kegiatan Tridaya yang terdiri dari kegiatan Lingkungan. Kegiatan ini terkait dengan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan perencanaan yang telah disusun oleh masyarakat, seperti pembangunan saluran air.

Pada kegiatan Ekonomi, Suramin mengatakan ada beberapa jenis kegatan pelatihan diantaranya pelatihan jahit menjahit. Sedangkan untuk kegiatan sosial baru akan dijalankan sesuai dengan program-program yang telah disetujui oleh panitia PNPM Selaras dan dimusyawarahkan bersama masyarakat.

“Demi kelancaran pembangunan Gampong Alue Dua, saya siap mendukung sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pemerintah Kota Langsa pada umumnya”. Ungkap Hasballah seraya menambahkan.

Salah satu strategi kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs), dimana salah satunya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.(Mulyadi)

DISKUSI : PREDIKSI KERUSAKAN HUTAN DI ACEH UNTUK I TAHUN KEDEPAN

Penjarahan kawasan hutan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir semakin tinggi. Penjarahan hutan atau illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Demikian disampaikan Pengamat lingkungan, Ir. Jaya Arjuna pada acara diskusi bersama sejumlah jurnalis Aceh dan Sumatera yang seponsori oleh SIEJ ( Society of Indonesian Enviromental Jounarlists) dengan Tema diskusi adalah “Prediksi Lingkungan Aceh 1 Tahun Kedepan”.

Hadjad, relawan Tanggap Bencana Sumatera yang juga hadir sebagai narasumber menceritakan pengalamannya selama melakukan evakuasi diberbagai titik lokasi bencana termasuk di Aceh.

“Pada dasarnya masyarakat kurang menyadari dampak yang akan terjadi akibat perbuatannya karena kerusakan alam dampaknya tidak lansung terjadi tetapi proses,” ungkap Hadjad.

Selain itu, katanya masyarakat terkadang tidak punya pilihan untuk bertahan hidup. Sementara pemerintah tidak memberikan solusi.    

Kehidupan masyarakat di pinggiran hutan saat ini sangat bergantung dari Sumber daya  alam di sekitar kawasan tempat tinggalnya. Meski mereka mengetahui ada peraturan yang melarang penebangan hutan namun tidak dapat dipungkiri bahwa mereka sangat bergantung pada apa yang ada di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari.

Bencana alam yang saat ini sering terjadi adalah akibat dari kerusakan hutan. Seperti perubahan cuaca yang ekstrim. Pemanasan global yang saat ini banyak menyita perhatian semua pihak. Hal itu terjadi karena banyaknya emisi karbon yang di lepaskan ke udara baik oleh pabrik, kendaraan dan berbagai pemicu pelepasan karbon ke udara. Sementara disisi lain penyerapan karbon oleh kawasan hutan hampir tidak ada karena hutan tersebut sudah gudul.

“ Manusia terus saja menciptakan berbagai kegiatan yang dapat memicu pelepasan emisi karbon ke udara dan kemudian memusnahkan hutan padahal hutanlah yang dapat menyerap emisi karbon itu,” ungkap Jaya Arjuna.

Maraknya penjarahan hutan berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, lemahnya penegakan hukum dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan

Data menunjukkan bahwa sejak tahun 1999-an  Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan hanya sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa.

Selain penjarahan hutan atau illegal logging, kerusakan hutan semakin diperparah oleh tingginya tingkat pertumbuhan tambang di Aceh. Yakni pertambangan Biji besi, Emas dan Batubara.  

Saat ini dari 130,68 juta hektar hutan nasional, 41 juta hektar hutan menjadi gundul. Akibat dari illegal logging alias pembalakan liar saja negara di­tak­sir mengalami kerugian tri­liunan rupiah.

Jaya  menambahkan, dalam kurun waktu 50 tahun luas tutupan hutan Aceh dan Sumatera mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh kawasan Aceh. Sebagian besar kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.

Sepanjang  2006, luas hutan dikawasan Sumatera dan Aceh yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana sumatera dan kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan papua akan mengalami hal yang sama.

Saat ini sedikitnya 700 ribu hektar luas hutan di Aceh sudah dikapling sebagai areal yang mendapat izin pengelolaan tambang. Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Propinsi Aceh menyatakan bahwa di Aceh ada 145 perusahaan pertambangan yang sedang beroperasi saat ini.

Merujuk dari kenyataan data tersebut diatas, tentu sudah dapat diprediksi tinggkat kerusakan lingkungan dan hutan di Aceh untuk satu tahun kedepan.

Nb: Resume Hasil Diskusi

1.       Membentuk jaringan untuk memperkuat presure isu-isu pembalakan liar, dan kerusakan lingkungan Aceh dan Sumatera.

2.       Mencari donatur untuk mendapatkan citra satelit real time yang bisa memantau kegiatan perambahan hutan.

3.       Jurnalis terus melakukan presure melalui tulisan-tulisan isu lingkungan dengan porsi yang lebih besar.

4.       Memperbanyak forum-forum diskusi dan pelatihan seputar kasus kerusakan hutan dan kerusakan lingkungan.

5.       Membentuk SIEJ cabang di daerah Aceh dan Sumatera (kelompok Jurnalis lingkungan) untuk memperkuat dan mempercepat presure kasus-kasus lingkungan.