Bupati di Minta Fokuskan Pembangunan Sesuai Visi Misi

Aceh Tamiang - Bupati dan jajarannya diminta untuk lebih fokus dalam membangun Kabupaten Aceh Tamiang seperti yang tertuang dalam visi Bupati dan Wakil Bupati yang berbunyi “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Lahir dan Batin berdasarkan UUD 1945 dengan menjalankan Syari’at Islam secarta kaffah.

Tetapi dari visi tersebut sampai saat ini masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang belum merasakan dampak yang berarti. Misalnya kondisi jalan Simpang Semadam sampai ke Pulo Tiga, jalan dari Kampung Duren sampai Bukit Suling, dimana jalan tersebut sudah sangat memerlukan perbaikan yang memadai, sehingga memudahkan akses masyarakat dalam   mengangkut hasil bumi yang tentunya juga akan mengangkat perekonomian masyarakat di daerah itu serta mengurangi angka kecelakaan.

Bupati juga diminta menindaklanjuti secara menyeluruh hasil audit BPK-RI  serta SKPK tersebut untuk dapat segera mempertanggung jawabkannya sesuai ketentuan dan hasil tindak lanjut tersebut disampaikan kepada DPRK Aceh Tamiang.

SKPK juga harus dapat membuat program kerja yang efektif dan efisien sehingga dapat terealisasi dengan baik, tidak memakai program kerja copy paste tahun lalu lalu diminculkan untuk dianggarkan kembali. Bupati juga harus segera mengevaluasi SKPK terkait belanja pegawai yang cukup besar dan menghabiskan sebagian besar anggaran hanya untuk gaji pegawai, sementara pelayanan yang dihasilakan masih jauh dibawah standart.

Pentingnya Peningkatan Sumber Daya Manusia

Aceh Tamiang - Mencermati capaian indikator kinerja dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang tahun 2010 dan Rancangan Qanun Aceh Tamiang, Fraksi Partai Demokrat dapat memahami bahwasannya secara keseluruhan pencapaian kinerja pembangunan dimaksud rata-rata telah mencukupi. Meskipun demikian terhadap beberapa indikator perlu mendapat perhatian secara klarifikasi atas capaian dimaksud.

Terhadap permasalahan-permasalahan yang ada disetiap SKPK haruslah diiringi dengan capaian indikator-indikator keberhasilan serta solusi terhadap permasalahan, agar ukuran keberhasilan program kerja bukan hanya tentang tercapainya target penyerapan anggaran saja, tetapi lebih komprehensip meliputi semua aspek persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan serta mengimplementasikan solusi-solusi tersebut kedalam perbuatan nyata dan realistis.

Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintahan tentulah hal yang penting untuk dilaksanakan tetapi hal tersebut haruslah diiringi dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan agar peningkatan SDM tersebut bukan hanya untuk menghabiskan anggaran saja, tetapi benar-benar bermanfaat untuk peningkatan SDM tersebut sehingga tercapai SDM yang unggul untuk perkembangan dan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam penyusunan program kerja SKPK haruslah membuat program kerja sesuai dengan RPJM Kabupaten Aceh Tamiang yang ada, agar program kerja SKPK tersebut dapat bersifat sinergis,koordinatif, intregrative dan berkelanjutan.

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Aceh Tamiang - Pada rapat paripurna ke-1 dan ke-2  tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang tahun 2010 dan Rancangan Qanun Aceh Tamiang, masing-masing fraksi DPRK Aceh Tamiang juga telah menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ tersebut.

Pembahasan dan penilaian terhadap kinerja terhadap Kepala Daerah ini merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode 2010 lalu.

Saran dan rekomendasi terkait evaluasi dan penilaian yang disampaikan melalui pendapat Dewan bertujuan demi penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemerintahan. Mengingat pentingnya LKPJ ini sebagai salah satu proses evaluasi dan penilaian serta akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Tamiang menilai ada perbaikan dan peningkatan dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010. Tetapi dibalik dari perbaikan dan peningkatan tersebut masih terdapat juga kekurangan dibeberapa sektor seperti terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur didalam pengelolaan keuangan daerah.

Dibeberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terhadap program dan kegiatan belum sepenuhnya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan, bahkan terkesan menafikkannya sehingga arah kebijakan dan keberhasilan pembangunan daerah seperti jalan ditempat. Oleh karenanya diharapkan agar ukuran kinerja pejabat SKPK harus berdasarkan kepada kemampuan melaksanakan RPJMD tersebut.

Diharapkan agar Dinas terkait bisa mencari solusi bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan RPJMD, dengan melakukan pendekatan terhadap sektor swasta atau pelaku usaha. Mengingat Sumber Daya Alam di Kabupaten Aceh Tamiang cukup berpotensi, hanya saja pengelolaan yang kurang maksimal, sehingga apa yang terlihat selama ini khususnya pada sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Kelautan hanya mengejar dari sisi pendapatan tanpa adanya dukungan modal, pendidikan serta peluang pangsa pasar yang jelas.

Untuk itu Pemerintah Daerah harus mengkonsentrasikan pada pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan bagaimana menata pemasaran komoditasnya dengan membentuk BUMD yang berkaitan dengan komoditas yang dihasilkan oleh daerah.

Program Pokok Dinas Pertanian Adalah Ketahanan Pangan

Program Pokok Dinas Pertanian Adalah Ketahanan Pangan

Aceh Timur - Dalam upaya mencukupi kebugahan hidup pokok masyarakat terutama makanan pokok seperti padi, kedelai dan tanaman palawija lainnya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Aceh Timur menggalakkan program pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia serta pemanfaatan lahan-lahan terlantar.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Aceh Timur Marwi Umar mengatakan, guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat sebagai program pokoknya itu, pihaknya melakukan dengan beberapa pola, seperti pola cetak sawah dan optimasi lahan.

Optimasi lahan merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usaha tani tanaman pangan dan holtikultura melalui upaya perbaikan dan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif.

Kata Marwi Umar, kegiatan optimasi lahan pertanian tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria lahan usaha tani tanaman pangan dan holtikultura dari aspek teknis, seperti perbaikan fisik, kimiawi tanah serta peningkatan infrastruktur usaha tani yang diperlukan.

Jagung

Sehingga pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan menjadi lahan pertanian produktif, dan meningkatkan indeks pertanaman atau IP untuk memperluas areal tanam dalam mendukung program Ketahanan Pangan Nasional.