Kota Langsa – Ratusan warga Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa meminta pemerintah segera memprioritaskan penyaluran air bersih ke desa mereka. Sulitnya air bersih ini sudah dialami warga pesisir Kuala Langsa sejak puluhan tahun lalu.
Desa yang dihuni oleh 550 Kepala Keluarga (KK) ini sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Untuk mendapatkan air minum, mencuci dan mandi warga terpaksa membeli air kepada pihak swasta dengan harga Rp.4000/drum, rata-rata warga membutuhkan air sebanyak 2 drum/hari, sehingga dalam sebulan warga harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.240.000/bulan.
 |
| Geucik Kuala Langsa Eli Suddin |
Geucik Kuala Langsa Eli Suddin mengatakan (29/11) usai pertemuan dengan DPD LIRA Kota Langsa, pemerintah Kota Langsa telah menjanjikan suplai air bersih ke desa mereka sejak puluhan tahun lalu, namun hingga saat ini janji tersebut belum terealisasi.
“Janji-janji pemerintah sudah puluhan tahun untuk mengadakan air bersih, tapi sampai saat ini belum ada, masyarakat akhirnya setiap hari membeli air dari pedagang keliling”. Tandasnya.
Untuk itu warga mengadukan tentang sulitnya air bersih di desa mereka kepada Lumbung Informasi Masyarakat (LIRA) Kota Langsa, agar LIRA sebagai Lumbung Informasi Rakyat yang mencermati praktik penyelenggaraan pemerintahan melakukan upaya-upaya penyesuain kebijakan pemerintah.
Eli Suddin menambahkan, desanya merasa dianak tirikan dan kurangnya perhatian pemerintah juga dirasakan masyarakat setempat.
“Sepertinya kita belum merasakan warga Negara Indonesia yang merdeka, jangankan makan enak, minum air bersih saja susah, bahkan harus beli”. Tutur Eli Suddin.
Sekretaris DPD LIRA Kota Langsa Muhammad Chaidir, Spdi mengatakan, pihaknya meminta pemerintah agar ada solusi krisis air bersih yang dialami warga pesisir tersebut. Salah satu yang ditunggu yakni masuknya jaringan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuning Kota Langsa.
 |
| LIRA Kota Langsa |
“Kami minta pemerintah Kota Langsa dan provinsi untuk memprioritaskan dan merealisasikan suplai air bersih kepada desa pesisir tersebut, karena hal itu menyangkut hajat hidup, dimana air merupakan sumber kehidupan” Tegas Muhammad Chaidir.
Pertemuan tokoh masyarakat dan perangkat Desa Kuala Langsa dengan DPD LIRA Kota Langsa yang berlangsung di Kantor Geucik desa setempat tersebut, selain membicarakan krisis air bersih, juga membicarakan soal sertifikat lahan kepemilikan warga.
Menurut Geucik Kuala Langsa Eli Suddin, selama ini seluruh warga desanya merasa menumpang di desa tersebut yang sewaktu-waktu dapat digusur karena tidak memiliki bukti hak kepemilikan lahan tempat mereka tinggaL. Padahal kata Eli, desa mereka merupakan bagian dari pemerintahan Kota Langsa yang memiliki badan hukum sebagai gampong.
“Kami juga ingin penjelasan dari pemerintah tentang keberadaan kami di Gampong Kuala Langsa, puluhan tahun warga yang tinggal disini tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan, jadi kami kwatir bila sewaktu-waktu kami akan digusur dari sini” Jelas Eli.
Dari informasi sejumlah warga yang diterima wartawan, ada beberapa warga yang bukan penduduk Gampong Kuala Langsa memiliki sertifikat kepemilikan lahan di desa tersebut. Hal itu juga menjadi kecemburuan sosial bagi warga disana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar