KBR68H, Jakarta – Provinsi Nangroe Aceh Darussalam terancam dilanda konflik sosial yang mengarah ke kekerasan. Ini menyusul pertikaian antara pihak legislatif dan eksekutif terkait pemilihan kepala daerah. Juru bicara Masyarakat Sipil Pro Perdamaian Hendra Fadli mengatakan, kubu Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf dikhawatirkan akan saling memobilisasi massa menjelang pilkada nanti. Kehawatiran ini muncul pascal keputusan Gubernur Aceh Irwandi yang tetap menggelar pilkada dan dibalas dengan sikap Partai Aceh pimpinan Muzakir Manaf yang tidak mendaftarkan calonnya untuk ikut pilkada.
“Ketika eksekutif bersama KIP tetap melaksanakan tahapan pemilu dan legislatif dalam hal ini Partai Aceh tidak mendaftar dan diduga kuat tidak akan berpartispasi dalam pilkada Aceh, ini akan mengarah kepada unjuk kekuatan dengan cara mobilisasi massa. Ini yang kita khawatirkan, kalau mobilisasi massa terus terjadi secara masif maka akan terjadi konflik sosial. Artinya pemilu tidak bisa berjalan secara normal bahkan bisa mengarah kepada kekerasan politik di Aceh.”
Juru bicara Masyarakat Sipil Pro Perdamaian Hendra Fadli menambahkan, Presiden SBY didesak untuk segera turun tangan mengatasi permasalahan politik yang terjadi di Aceh. Apabila hal itu tidak segera dilakukan, maka bukan tidak mungkin Aceh akna kembali dilanda konflik politik.
Sebelumnya, Partai Aceh memboikot pelaksanaan pilkada Aceh. Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf mengatakan, keputusan ini diambil menyusul keputusan MK yang mencabut salah satu pasal dalam UU Pemerintahan Aceh yang melarang calon independen ikut dalam pilkada. Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf juga menolak qanun pilkada yang diajukan DPR Aceh yang melarang calon independen ikut dalam pilkada. Pada pilkada nanti, Irwandi Yusuf akan kembali maju melalui jalur independen. Sedangkan Partai Aceh rencananya akan mengusung pasangan Abdullah Zaini – Muzakir Manaf.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar