 |
| Ilustrasi |
KBR68H - Pers merupakan instrumen publik dan tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan golongan tertentu. Setiap orang, bisa saja masuk partai politik, termasuk kalangan pers. Namun, kapasitasnya sebagai individu, bukan mewakili pers. Pernyataan itu dilontarkan Ketua Dewan Pers Bagir Manan kemarin. Pernyataan itu ia sampaikan menyusul kekhawatiran semakin parahnya penggunaan media untuk kepentingan politik menyusul masuknya pemilik kelompok media MNC Hary Tanoesoedibjo ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sebelumnya pemilik Media Grup Surya Paloh sudah terlibat aktif terlebih dahulu di Partai Nasdem. Sedangkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie juga merupakan pemilik grup Viva Media.
Kekhawatiran semakin parahnya penggunaan media untuk kepentingan politik bukan tanpa alasan. Saat ini saja beberapa grup media sudah menunjukkan kecenderungan dukungan terhadap partai politik tertentu. Media Grup milik Surya Paloh umpamanya, melalui stasiun televisi Metro TV yang ia miliki, terang-terangan menjadi ajang promosi bagi Partai Nasdem. Hal yang sama dilakukan grup media milik Aburizal Bakrie yang kerap mempromosikan berbagai kegiatan Partai Golkar.
Karena kerap mempromosikan partainya sendiri, kedua televisi baik milik grup Bakrie ataupun Surya Paloh sempat mendapat peringatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI beranggapan stasiun televisi milik dua politisi itu menunjukkan keberpihakan pada kepentingan pemilik atau golongan tertentu, bukan untuk kepentingan publik. Tapi sayangnya peringatan KPI ini tidak berdampak banyak pada pemberitaan media milik Surya Paloh dan Aburizal Bakrie. Kecenderungan dua media televisi itu untuk membela kepentingan pemilik masih sangat terasa di ruang pemberitaan.
Lalu apa yang terjadi bila bos MNC Hary Tanoesoedibjo melakukan hal yang sama? Menggunakan berbagai media yang dimilikinya untuk habis-habisan mempromosikan Partai Nasdem? Apalagi seperti ditulis Koran Tempo, Hary Tanoe sudah mengumpulkan pemimpin media yang dimilikinya. Di sana Hary meminta agar grup media yang dimilikinya mendukung dirinya.
Pastinya sulit berharap informasi independen bisa disampaikan media-media yang dimiliki para politisi itu. Padahal sikap independen media dan jurnalis sangat penting agar publik bisa mendapatkan informasi obyektif. Bukan informasi yang muncul karena keberpihakan media atau jurnalis pada partai politik atau kelompok tertentu. Kode Etik Jurnalistik pun menempatkan independensi sebagai prinsip pertama bagi jurnalis dan media.
Kembali mengutip Ketua Dewan Pers Bagir Manan, independensi pers harus dijaga, jangan sampai kehilangan nilainya. Pers, harus bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Karena itulah kita berharap media tidak digunakan pemiliknya untuk kepentingan politik sesaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar